MA Memotong Permintaan Prabowo Sandi

MA Memotong Permintaan Prabowo Sandi – Mahkamah Agung (MA) menampik kembali kasasi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bab pendapat kebohongan Pemilihan presiden 2019 yang terbangun, sistematis, serta masif (TSM) . MA memandang objek permintaan ke dua Prabowo-Sandi tidak pas.

” Mahkamah Agung (MA) ini hari, Senin, 15 Juli 2019, udah memotong permintaan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden H Prabowo Subianto serta H Sandiaga Salahuddin Uno jadi pemohon, Bawaslu serta KPU jadi termohon, dengan menjelaskan permintaan pemohon tidak diterima serta membebankan pada pemohon buat membayar cost masalah sebesar Rp 1. 000. 000, (satu juta rupiah) , ” tutur juru bicara MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro , Senin (15/7/2019) .

Majelis hakim di pimpin Hakim Agung Supandi jadi ketua majelis. Mengenai alasan majelis menampik permintaan kasasi ke dua Prabowo-Sandi salah satunya pada objek permintaan II tidak pas buat dipermasalahkan lewat konflik pelanggaran administrasi Penentuan Umum (PAP) .

” Ini lantaran objek PAP berwujud penangguhan pemastian pasangan calon seperti disebut dalam Klausal 463 ayat (4) serta (5) UU Nomer 7 Tahun 2017 perihal Penentuan Umum juncto Klausal 1 angka 13 Perma Nomer 4 Tahun 2017, namun incasu ketentuan disebut tak pernah ada, ” katanya.

” Sedang pada objek permintaan I udah diputus oleh MA lewat keputusan Nomer 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menjelaskan permintaan pemohon ini tidak diterima, hingga pada objek permintaan ini tidak berkaitan buat diperhitungkan. Dengan begitu, MA tidak berkekuatan mengadili objek konflik a quo, oleh sebab itu, permintaan pemohon harus dikatakan tidak diterima, ” sambungnya.

Awalnya, Prabowo menuntut kembali bab pendapat kebohongan Pemilihan presiden yang terbangun, sistematis, serta masif (TSM) pada tingkat kasasi. Tuntutan pertama Prabowo tidak diterima MA.

Seperti didapati, Prabowo Subianto minta MA menganulir ketentuan Bawaslu. Dalam Ketentuan Bawaslu Nomer 01/LP/PP/ADM. TSM/RI/00. 00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, Bawaslu menjelaskan laporan pendapat pelanggaran administrasi Pemilu terbangun, sistematis, serta masif tidak bisa diterima.

Pada 26 Juni 2019, tuntutan itu dikatakan tidak diterima dengan argumen yang ajukan tuntutan bukan Prabowo Subianto, tapi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, hingga tidak miliki legal standing.

Tidak hanya itu, yang digugat harusnya KPU, bukan Bawaslu. Dalam inti masalah, MA menjelaskan berdasar pada Aturan Mahkamah Agung (Perma) Nomer 4/2017, objek permintaan Pelanggaran Administrasi Penentuan Umum yaitu ketentuan KPU. Jadi objek tuntutan ketentuan Bawaslu tidak penuhi kwalifikasi objek konflik Pelanggaran Administrasi Penentuan Umum.