BPK Ke Menteri Parpol Jadi Lebih Hati-hati Awasi Kelola Anggaran

BPK Ke Menteri Parpol Jadi Lebih Hati-hati Awasi Kelola Anggaran – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sah melantik Menteri pengisi Kabinet Indonesia maju tempo hari. Dalam Kabinet Indonesia Maju ini, konstruksi menterinya 53% dari kelompok profesional, serta 47% dari kelompok parpol (partai politik) .

Kedepannya, menteri-menteri itu mesti melakukan tugas-tugasnya sama dengan sektor semasing, serta mengatur biaya pemerintah yang udah diputuskan.

Karenanya, Anggota Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi memberikan banyak pesan buat menteri-menteri itu baik yang dari kelompok partai politik, ataupun dari kelompok profesional dalam soal pengurusan APBN.

” Bila menteri-menteri dari partai politik ini ya tentulah pemanfaatan alokasi biaya itu mesti berhati-hati. Jangan sempat ada kepentingan-kepentingan politik disana. Lantaran ini yaitu keperluan biaya buat negara, bukan negara buat partai politik, ” tegas Achsanul selesai mengunjungi pengucapan sumpah jabatan Ketua serta Wakil Ketua BPK RI periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA) , Jakarta, Kamis (24/10/2019) .

Dan, buat menteri dari kelompok profesional, Achsanul memberikan pesan biar mendalami birokrasi pemerintah secara baik. Sampai, dalam pengelola APBN lantas bisa berjalan dengan cara efektif.

” Menteri-menteri baru itu saat ini semakin banyak dari kelompok profesional. Nah mereka kadangkala terkendala di tataran birokrasi. Ini kan persoalannya. Jadi saya mengharapkan tentulah banyak menteri yang masihlah dalam tataran birokrasi ini, yang tentulah mereka terkejut dengan birokrasi kita, itu mesti di nikmati serta dipelajari, ” kata Achsanul.

Dia mengemukakan, banyak menteri yang dari kelompok profesional itu butuh memotong aturan-aturan yang tak berfaedah.

” Pangkaslah SOP (Standard operasional proses) yang tak berfaedah. Setelah itu ya mesti turun ke bawah buat mengawasi. Lantaran memang birokrasi kita ini dalam rezim tatanan negara penuh dengan peraturan. Serta yang dimanfaatkan yaitu uang rakyat, penuh dengan peraturan, ” jelas ia.